Berita

RMI PWNU DIY Selenggarakan Diskusi Interaktif Pesantren Ramah Anak dan Perempuan di Pesantren Krapyak

www.krapyak.org; Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU DIY menyelenggarakan diskusi interaktif pesantren ramah anak dan perempuan (13/8) di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus RMI DIY, juga dihadiri oleh Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU, Lurah dan Pengurus Pondok Pesantren se-DIY.

Acara dibuka dengan sambutan oleh KH. Afif Muhammad (pengasuh Pondok Pesantren Krapyak) selaku shohibul bayt. Beliau mengucapkan ahlan wa sahlan dan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir, diantaranya, Prof. Dr. Waryono., M.Ag, Direktur PD Pontren Kemenag RI, perwakilan Kemenag Provinsi DIY, narasumber acara dan pengurus RMI PWNU DIY. Merespon tema acara, beliau menyampaikan “Adanya topik perempuan dan ramah anak ini berarti ada yang harus di dua kali kan, ada yang harus dibahas ulang,” ucap beliau.

Kemudian dalam sambutan kedua dari KH. Nilzam Yahya (pengasuh Pondok Pesantren Krapyak) selaku ketua PW RMI DIY, mengucapkan terima kasih kepada pondok Krapyak dan pondok-pondok se-DIY dalam menjalankan tugas RMI. “Sekarang semua orang memandang perempuan sebagai maf’ul, bukan fa’il. Artinya perempuan dianggap sebagai objek bukan subjek. Saya ingin kita semua menghargai perempuan sebagai fa’il, karena itu adalah suatu manfaat yang sangat luar biasa khususnya dalam pembangunan pondok pesantren,” ujar beliau.

Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren kemenag RI) didapuk menyampaikan mauidhoh hasanah. Beliau mengapresiasi RMI DIY yang merupakan sebuah lembaga di bawah naungan NU yang paling responsif mengenai current issue terkait perempuan dan anak. Pesantren membahas ini, menurut beliau tidak kemudian pesantren tidak perhatian mengenai isu ini.

“Media kita akhir-akhir ini sangat hangat membahasa soal pesantren. Ditambah lagi dengan tidak semua wartawan mengerti soal pesantren. Pasca adanya undang-undang pesantren, banyak yang ingin mendirikan pesantren namun menghilangkan otentifikasi pesantren. ” ungkap beliau.

Pada sesi inti, diskusi interaktif dibuka oleh moderator yaitu Nyai Maya Fitria (pengasuh Pondok Pesantrenn Krapyak), beliau mengatakan tema ini perlu didiskusikan untuk menciptakan pesantren ramah anak adalah mitigasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam hokum formal dianggap bertentangan dengan sesuatu yang tidak ada muatan hukumnya namun secara hukum menjadi sebuah muatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk didiskusikan.

Pembicara pertama oleh bapak Hifdzil Alim dari LPBH DIY menyampaikan materi tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Beliau menjelaskan macam-macam kekerasan seksual yang diatur di undang-undang diantaranya adalah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitas seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pembicara kedua oleh bapak Masyhurri, menyampaikan terkait kasus-kasus pelecehan seksual. Ada begitu banyak kasus-kasus pelecehan seksual terjadi. Bapak Masyhurri menjelaskan apa saja antisipasi yang harus dilakukan pondok pesantren untuk menghindari adanya kasus-kasuk pelecehan seksual, diantaranya peraturan pondok harus dibuat secara tertulis, disampaikan dalam aturan tersebut hubungan antar santri, Pembina, pengurus, pengasuh terlihat jelas.

Melalui diskusi inilah, dapat diketahui bahwa pondasi pesantren yang ramah anak dan perempuan adalah hokum yang dijunjung setinggi-tingginya, apalagi terkait kekerasan seksual baik bersifat verbal maupun non verbal bahkan jenis lainnya. Tidak dapat dipungkiri pesantren yang menjadi wadah Pendidikan bagi anak dan perempuan juga bisa menjadi tempat dilakukan nya kekerasan. Bahkan di era serba digital ini, seringkali ada beberapa oknum yang mencari celah hukum itu sendiri, seperti misalnya mentakzir anak yang melanggar peraturan pondok dianggap melanggar hak asasi manusia.

Untuk itu diskusi interaktif ini menjadi media penengah bagi seluruh lurah dan pengurus pondok pesantren agar lebih responsif dalam menghadapi segala sesuatu nya. Diskusi ini menjadi penggerak para pengurus pondok pesantren agar tidak ragu-ragu atau takut lagi untuk melaporkan tindak kekerasan yang kerap terjadi terhadap anak kepada pengasuh untuk ditindaklajuti. Diakhir acara dibentuk juga forum komunikasi lurah se-pondok pesantren DIY.

 

Pewarta : Meyreza DS

Editor : h.a.s

Fotografer : Galih A

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *