Diskusi Publik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tulisan ini bermula dari saya diutus oleh pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum untuk menghadiri undangan acara diskusi publik dalam dukungan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, bertempat di ruang teatrikal gedung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Diskusi ini bertema “Meneguhkan Nilai Keislaman dan Kemanusiaan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual” dengan narasumber Dr. Maria Ulfah Anshor, M. Si (Pengurus Alimat Jakarta), Dr. Sri Wiyanti Edyono, S. H., LLM (Dosen Fakultas Hukum UGM), Dr. KH. M. Ikhsanuddin (Dekan Fak. Ushuluddin IIQ An-Nur).

Diskusi yang diadakan menuju Hari Perempuan Nasional tanggal 8 Maret ini guna memberi desakan dan dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini terancam dihentikan padahal pembahasannya sudah berlangsung sejak tahun 2014. Acara ini diselenggarakan oleh PW Fatayat NU DIY bekerja sama dengan beberapa aliansi yang turut serta mendukung acara ini.

Menurut Maria Ulfah, urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki landasan yang kuat. Baik landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis yang mana kekerasan seksual bertentangan dengan tauhid karena menunjukkan ketundukan manusia pelakunya kepada nafsu seksnya dan penundukan pelaku kepada korban, ini bertentangan dengan status manusia sebagai hamba Allah dan juga bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah fil ardh yang menghendaki setiap manusia bersama mewujudkann kemashlahatan, sedangkan kekerasan seksual hanya melahirkan kerusakan atau mafsadat. Landasan yuridis, yaitu dikarenakan adanya kekosongan hukum mengenai kekerasan seksual, meskipun ada KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak, namun demikian belum mencukupi. Landasan sosiologis, korban seringkali diposisikan sebagai pelaku juga sehingga mendapati sanksi sosial.

“Salah satu alasan RUU PKS ini perlu didukung, karena sebagai pemimpin, pemerintah, dan anggota DPR wajib melindungi rakyat dari kezaliman”, imbuh Maria Ulfah.

Sri Wiyanti juga memaparkan bahwa pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai upaya perlindungan hak korban. Kekerasan sudah tidak bisa dihindari melihat dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan seksual sendiri banyak terjadi di ranah privat, sehingga korban seringkali kesulitan dalam melaporkan.

Diskusi pada kesempatan ini juga disampaikan oleh Kiai Ikhsanuddin, yang juga alumni dan sekarang masih mengajar di Pondok Pesantren Krapyak. Kiai ikhsan menyampaikan dari sudut pandang kajian kitab-kitab kuning, yang mana disebutkan dalam tafsir kutubi, ketika Nabi melaksanakan haji wada salah satu pesan dari sekian pesan Nabi di samping pesan tentang Hak Asasi Manusia, juga terdapat pesan tentang menjaga hak-hak perempuan. Nabi juga menyampaikan, bahwa semua manusia setara baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam suku manapun, dan juga Nabi berwasiat untuk berbuat baik kepada semua perempuan. Ini menjadi bukti, bahwa pada masa itu pun telah dipesankan bahwa Islam itu sangat menghargai perempuan.

“Seorang ulama fiqh mengatakan, seorang suami wajib memuaskan istrinya untuk melakukan jima atau wat’i, juga harus saling memenuhi hasrat antar suami istri. Dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun sudah selesai dijelaskan bagaimana tata cara berhubungan antar suami istri” imbuh Kiai Ikhsan.

“Seks dalam Islam sangat dijunjung tinggi, bukan hanya proses biologis tapi juga proses ilahiyyah. Ada ketakwaan yg harus diikutkan, sehingga kekerasan seksual dihilangkan.”- Dr. Maria Ulfah Anshor, M. Si.

“Sebagai manusia harus mengontrol diri kita. Nilai-nilai kemanusiaan dan kesalehan, juga harus diterapkan di manapun itu, termasuk di pesantren.”- Dr. Sri Wiyanti Edyono, S. H., LLM.

“Dalam kitab kuning yang sangat beraneka ragam, jika kita mau mendalami, betapa sudah sangat jelas bahwa Islam sangat menghargai perempuan.”- Dr. KH. M. Ikhsanuddin (Dekan Fak. Ushuluddin IIQ An-Nur).

(Lu’lu’il Maknun- Santri Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About admin